Komitmen Pemerintah dalam Atasi Permasalahan Kesehatan di Kalsel

Pasca ditandatanganinya perjanjian kerja sama ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada tahun 1992, transaksi antar negara menjadi makin mudah terkhusus di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga membuat pekerja di luar negeri menjadi lebih mudah masuk ke negara lain, terlebih Indonesia termasuk tenaga kesehatan. Bagaimana cara mengatasinya?

Meningkatkan Kapasitas Ahli Kesehatan di Tanah Air

Berkat perjanjian kerja sama ASEAN Free Trade Area atau AFTA, sebenarnya makin mempermudah setiap wilayah di Indonesia mendapatkan apa yang dibutuhkan, termasuk tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah-daerah pelosok, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.

Apalagi, kebanyakan dokter dan perawat di Indonesia menolak untuk ditugaskan di wilayah kabupaten yang fasilitasnya belum memadai. Padahal, banyak sarjana kedokteran dan perawat di luar negeri yang mengganggur, terlebih yang berasal dari Filifina. Jumlahnya ribuan dan mereka melihat peluang di Indonesia sangatlah besar.

Hal ini tentu saja tak bisa dibiarkan. Namun, Indonesia juga tak bisa terus menutup diri dengan tidak menerima tenaga kesehatan karena masyarakat di lapangan juga membutuhkannya. Oleh sebab itulah, pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kapasitas tenaga ahli kesehatan di Indonesia.

Salah satunya adalah dengan cara menerapkan sistem baru dalam pendidikan di Indonesia, yakni pendidikan berbasis kompetensi. Sistem ini sebenarnya sudah berlaku di semua negara di dunia. Nantinya, dokter yang lulus dari program pendidikannya akan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kompetensi mereka.

Hal ini juga disampaikan dalam diskusi Media Forum Merdeka Barat atau FMB9 yang bertema Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar di Kalimantan Selatan yang dilakukan pada Rabu, 6 Maret 2019 lalu bertempat di Gedung Mahligai Pancasila. Mereka mengapresiasi adanya AFTA, tapi untuk permasalahan kesehatan, hal itu adalah pengecualian.

Pemerintah Siapkan Beasiswa Kedokteran

Untuk membantu mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kesehatan di masyarakat, sektor pendidikan juga disinggung pada acara tersebut. Hasilnya adalah adalah penyediaan akses pendidikan yang lebih memadai di antaranya dengan program Bidik Misi. Program ini adalah bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu dan berpotensi akademik.

Mereka yang mendapatkan program Bidik Misi ini akan bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan hingga lulus tepat waktu. Setidaknya, di tahun 2019 ini, kursi penerima program ini naik hingga 44% dari kuota tahun sebelumnya sehingga peluang untuk mendapatkannya jadi lebih besar.

Bidang-bidang yang disasar pada Bidik Misi ini adalah profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan, perawat dan apoteker, dan mahasiswa difabel. Selain itu, khusus untuk tahun ini juga menyasar untuk profesi guru. Khusus untuk lulusan terbaik di Kalsel, ada beasiswa kedokteran yang disiapkan pemerintah.

Beasiswa ini berupa tabungan sebesar Rp100.000.000,- untuk lulusan berprestasi yang berasal dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedojteran Universitas Lampung Mangkurat.

Beasiswa ini adalah wujud nyata bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Selatan. Kehadiran beasiswa ini juga untuk memastikan kesinambungan antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Selatan sehingga komitmen pemerintah dalam menemuhi kebutuhan dasar bisa terlaksana.

Dalam diskusi yang dilakukan pada 6 Maret 2019 lalu, selain membahas tentang ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah Kalimantan Selatan, juga membahas tentang pembangunan puskesmas untuk sarana kesehatan desa, fokus pemerintah dalam menekan angka stunting pada bayi dan anak, tingkat imunisasi dan tentu peningkatan kesehatan masyarakat Kalsel.